Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, Sukotjo, mengungkapkan realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2022-2023. Pendapatan asli daerah pada tahun 2022 mencapai 112,18%, sementara pada tahun 2023 mencapai 689,920 T dari anggaran 99,93%. Pendapatan transfer pada 2022 mencapai 78,20%, sedangkan pendapatan yang sah pada tahun 2023 mencapai 79,91%, sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kutai Kartanegara hingga 31 Desember 2023 dan 2022.

Dalam hal belanja daerah, realisasi mencakup biaya operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer pada tahun 2023 sebesar 83,50%, dengan rincian belanja operasi mencakup biaya pegawai, barang, jasa, subsidi, serta bantuan hibah. Analisis menunjukkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar 79,81%, sementara realisasi pendapatan tahun 2022 mencapai 130,14%. Meskipun demikian, kinerja penganggaran tahun 2023 mengalami pergeseran dokumen yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2022, namun penganggaran belum sepenuhnya membaik karena keterlibatan PPTK yang terbatas dalam penyusunan anggaran.

Dalam konteks penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2023, sejumlah SKPD menyerahkan laporan keuangan pada tanggal yang ditentukan. Meski terdapat perbaikan dalam target penyerahan laporan keuangan, terdapat upaya percepatan untuk tahun 2024, termasuk peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi penggunaan aplikasi, dan kerjasama dengan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sukotjo juga menekankan pentingnya penyelesaian utang pihak ketiga dan inventarisasi kegiatan oleh semua SKPD, dengan rencana pengajuan daftar pekerjaan/kegiatan yang harus direview oleh Inspektorat. Proses perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) akan dilakukan pada awal tahun 2024 setelah hasil review disampaikan oleh Inspektorat. Inspektorat diharapkan membentuk tim untuk melakukan review, dan perubahan Perkada yang selesai akan diadministrasikan dan dicairkan pada pekan ketiga bulan Pebruari 2024.