Bidang Perbendaharaan :: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara

Bidang Perbendaharaan

Pejabat Struktural
Tugas Pokok & Fungsi

Siti Nurwidiyawati, SE

Kepala Bidang Perbendaharaan

Arif Eko Sudibyo, S.Sos., M.Si

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan I

Vivi Nurfada, SE., M.Si

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan II

Staff Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan I

Aji Devi Roliadini, SP

Alpiannoor Karim

Alpiansyah

Dahliana Rosadi

Defial Agusta Mantra

Dewi Vina Fitriani

Dindin Yuliandari, SE

Eddie Endra Jaya

Ferra Nila Chrisna

Handy

Lusiana SY, SE

Rini Fitriyani, SE

Robbyansyah

Ruslinawati, S.Sos

H. Supiani, SE., M.Si

Staff Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan II

Aji Novianti

H. Aji Sayid Umar Muhdar Sefri Andhany, SE

Aji Zuniarti, SE

Alminanda, S.Sos

Andi Hairiansyah

Dayang Ferdini Ferisa

Faizy Filliandra

Indriani

Jeri Hairiansyah, SE

Hj. Lida Mardiani, A.Md

Masnaniah

Mohammad Ali Supiono, SE

Nini Andra, SE

Rustam Effendi, SE

Sarifah, S.Sos

Siska Asnurulita, S.Kom

H. Suyatno

Yatno Purnomo, S.Sos

(1)

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perbendaharaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)

Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Perbendaharaan 1 dan Perbendaharaan 2.

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Perbendaharaan 1 dan Perbendaharaan 2 ;
mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Perbendaharaan 1 dan Perbendaharaan 2 ;
mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Perbendaharaan 1 dan Perbendaharaan 2 ;
mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
1. koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah; dan
2. penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah.
mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Perbendaharaan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip);
mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan urusan Perbendaharaan 1 dan Perbendaharaan 2;
memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

1 SUB BIDANG PELAYANAN PERBENDAHARAAN I

(1)

Subbidang Kasubid Pelayanan Perbendaharaan 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Kasubid Pelayanan Perbendaharaan 1 yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

(2)

Kepala Subbidang Kasubid Pelayanan Perbendaharaan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan Pelayanan Perbendaharaan 1.

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Kasubid Pelayanan Perbendaharaan 1 mempunyai fungsi:

melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pelayanan Perbendaharaan 1;
menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan adminstrasi urusan Pelayanan Perbendaharaan 1;
menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Pelayanan Perbendaharaan 1;
menyusun SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural), serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi subkegiatan:
1. koordinasi dan pengelolaan kas Daerah;
2. penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
3. koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
4. koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK);
5. koordinasi pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
6. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
7. analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
8. analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
9. analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman Daerah; dan
10. analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman Daerah;
11. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
12. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota.
melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Perbendaharaan 1 yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
menyusun laporan urusan Pelayanan Perbendaharaan 1;
memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan baik secara tertulis maupun lisan.

2 SUB BIDANG PELAYANAN PERBENDAHARAAN II

(1)

Subbidang Kasubid Pelayanan Perbendaharaan 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Kasubid Pelayanan Perbendaharaan 2 yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

(2)

Kepala Subbidang Kasubid Pelayanan Perbendaharaan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan Pelayanan Perbendaharaan 2.

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Kasubid Pelayanan Perbendaharaan 2 mempunyai fungsi:

melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pelayanan Perbendaharaan 2;
menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan adminstrasi urusan Perbendaharaan 2;
menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Perbendaharaan 2;
struktur SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural), serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi subkegiatan:
1. koordinasi dan pengelolaan kas Daerah;
2. penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
3. koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
4. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
5. penatausahaan pembiayaan Daerah;
6. koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
7. pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Perbendaharaan 2 yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
menyusun laporan urusan Perbendaharaan 2;
memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan baik secara tertulis maupun lisan.

Jl. Wolter Mongonsidi No. 1 Tenggarong - KALTIM 75511

+62541-662088

bpkad@kukarkab.go.id