TENGGARONG - Prestasi membanggakan diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) di kancah nasional. Kukar mendapatkan penghargaan realisasi pendapatan daerah tertinggi peringkat ketiga se-Indonesia. Pada gelaran APBD Award dan Rapat Koordinasi Keuangan Daerah (Keuda) Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3).

Prestasi membanggakan bagi Kukar ini diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukotjo yang mewakili Bupati, Edi Damansyah.

Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan gelaran APBD Award ini memiliki tiga jenis kategori penghargaan. Diantaranya adalah realisasi pendapatan daerah tertinggi, belanja daerah tertinggi dan peningkatan pendapatan asli daerah tertinggi. 

"Masing-masing dari kategori ada lima pemenang penghargaan. Yang ditujukan untuk tingkat pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," ujar Fatoni saat membacakan sambutannya.

Penilaian dari ajang penghargaan ini berdasarkan laporan realisasi anggaran. Serta membentuk tim penilaian sekaligus yang memutuskan para pemenang. Fatoni menyebut Kemendagri akan terus mendorong percepatan realisasi anggaran dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi.

"Tim tersebut akan melakukan monitoring, pendampingan dan asistensi serta turun langsung ke daerah," sambungnya.

Adapun kabupaten lain yang berhasil mendapatkan penghargaan realisasi pendapatan daerah tertinggi. Yakni Peringkat I diraih oleh Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), peringkat II dari Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat), Peringkat III Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur). Peringkat IV dari Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan).

Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo mengatakan penghargaan APBD Award ini ditujukan untuk 40 daerah. Dan Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil meraih juara ketiga. Setelah melalui penilaian yang dilakukan Ditjen Bina Keuda Kemendagri berdasarkan komponen yang ditentukan. Diantaranya adalah pendapatan, belanja dan pendapatan asli daerah.

"Tiga komponen ini yang dinilai Kemendagri. Kukar masuk di 15 Kabupaten dari 40 Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya," pungkasnya.