Sejak tahun lalu, semua organisasi perangkat daerah di Kutai Kartanegara tidak pernah melakukan transaksi keuangan secara tunai. Seluruh transaksi keuangan daerah dilakukan secara nontunai melalui Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda (ATKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online.  

Ahad 23 Oktober 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar mengadakan rapat untuk mengevaluasi kedua aplikasi tersebut di Hotel Novotel, Balikpapan. Rapat ini dihadiri 150 pejabat keuangan dan bendahara dari semua OPD di Kukar.

Kepada kaltimkece.id, Senin 24 Oktober 2022, Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo, menjelaskan, ATKP dioperasikan sejak 2021. Sejak saat itu, Pemkab Kukar tak pernah melakukan transaksi keuangan secara tunai. Semua transaksi keuangannya dilakukan melalui aplikasi tersebut. “Jadi, bendahara tidak pernah menyerahkan uang tunai kepada siapa pun,” jelasnya.

Agar pengoperasian ATKP dan SP2D selalu optimal, BPKAD Kukar rutin mengevaluasi kedua aplikasi tersebut. Rapat di Balikpapan menjadi salah satu upayanya. Sukotjo menyebut, pengoperasian ATKP dan SP2D telah berjalan sesuai prosedur. Hanya saja, ada sedikit ganjalan di peraturan. Transaksi tunai dan dokumentasi pemberkasan keuangan masih diatur di Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2013.

“Payung hukum standar dokumentasinya saat pembayaran online belum ada,” sebutnya. Dalam rapat tersebut, beber dia, diluncurkan pedoman pertanggungjawaban online. Pedoman ini untuk mengakomodir penggunaan aplikasi ATKP dan SP2D secara online.

“Harapannya, transaksinya semakin cepat, akurat, akuntabel, dan ekonomis. Dan akhirnya seluruh prosesnya terjamin,” pungkas Sukotjo.