SAMARINDA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr.H. Sunggono menghadiri undangan terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD 2024 bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (11/12/2023) malam di Hotel Mercure Samarinda.

“Evaluasi Raperda APBD merupakan hal yang harus dilakukan dalam upaya singkronisasi atau harmonisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama evaluasi terkait APBD Kukar bersama BPKAD Provinsi Kaltim,” kata Sekda Kukar Sunggono.

Menurut Sunggono evaluasi terhadap APBD sejalan dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata cara evaluasi rancangan peratauran daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatand an belanja daerah.

Disebutkan pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Jadi prinsipnya, evaluasi anggaran pendapatan daerah sudah jelas dalam aturannya, dan perlunya singkronisasi dengan pemerintah provinsi Kaltim sehingga program dan kebijakan sejalan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Untuk diketahui struktur Rancangan APBD Kukar Tahun 2024 sebesar Rp13,449 Triliun dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp12,699 Triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah Rp982,901 Miliar dan Pendapatan Transfer Rp11,716 Triliun.